iklan

Forum Kades Di Lombok Barat,Kompak Tolak Pemangkasan ADD.


Kimsekotong.com,-Kebijakan Pemkab Lobar yang berencana memangkas sekitar Rp 2 miliar Alokasi Dana Desa (ADD) untuk refocusing,mendapat sejumlah penolakan dari berbagai forum kepala desa di Lombok Barat.Para kepala desa khawatir,dengan terjadinya pengurangan ADD akan berdampak pada kekurangan pembayaran insentif perangkat desa dan juga operasional lembaga-lembaga desa.

"Pada prinsipnya,kami mendukung program pemerintah.Tetapi dalam hal ini,kami bukan tidak mau ADD dipangkas atau dipotong.Namun disebabkan oleh situasi dan kondisi yang membuat kami tidak bisa terima kebijakan pemangkasan ADD tersebut,"ungkap Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lombok Barat,Syahril,SH ketika dikonfirmasi media,Jum'at (30/7/2021).

Lebih jauh,Kepala Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari ini mengatakan,bahwa situasi Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sangat miris peruntukannya.Sehingga AKAD meminta kepada semua pihak,baik itu DPRD maupun SKPD terkait melalui kebijakan bupati,untuk tidak melakukan pemotongan atau pemangkasan ADD.

" Desa  memiliki anggaran yang sangat minim untuk dilakukan pemotongan.Dalam hal ini pemotongan ADD jangan dilakukan, biar kami tidak melakukan upaya-upaya aksi di dalam menyikapi kebijakan tersebut,"tegasnya.

Menurut ketua AKAD,ketika pemotongan ADD terpaksa dilakukan,AKAD siap untuk melakukan dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait."Apabila dilakukan pemotongan ADD secara dipaksakan,maka kami tidak tinggal diam.Kami siap melakukan aksi hearing maupun demo kepada Pemda maupun DPRD  Lombok Barat,"pungkasnya.

Sependapat dengan AKAD,Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Sekotong Dan Kecamatan Lembar (Foksel),H.M.Hadran Farizal,menyampaikan pendapatnya bahwa kebijakan Bupati Lobar untuk tidak akan melakukan pemangkasan ADD jika pokir anggota DPRD Lobar mau dipotong 10% tersebut,sangat realistis.

"Pendapat kami,apa yang di sampaikan Bupati Lobar sangat realistis.Ini bukan masalah dukung mendukung,tetapi kami menilai sangat tepat apa yang disampaikan oleh pak bupati,yakni anggota dewan harus iklhlas di potong pokirnya. Apalagi kondisi daerah saat ini tengah menghadapai pandemi covid 19,"tandas H.Hadran (30/7).

Dikatakan Kades Mareje Timur Kecamatan Lembar ini,jika terjadi pemangkasan ADD,pemerintah desa sangat merasa kesulitan untuk membangun desa terutama di masa pandemi COVID-19.

"Kalau memang teman-teman para kepala desa dan terutama AKAD ingin memfasilitasi dan menyetujui,kami sangat berharap bisa hearing sama DPRD Lobar agar kita sama-sama memahami permasalahan ini,"harapnya.

"Tahun ini kami tidak anggarkan insentif untuk ketua RT dan beberapa lembaga desa.Karena ADD Sekotong Tengah tidak mencukupi,"ungkap Ketua Forum Kades Kecamatan Sekotong,Lalu Sarappudin.(sid).

Belum ada Komentar untuk "Forum Kades Di Lombok Barat,Kompak Tolak Pemangkasan ADD."

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel